Bidik-jurnalis.com Gowa, 17 September, 2025 – Permasalahan jalan rusak yang telah berlangsung lama di beberapa wilayah Kabupaten Gowa kembali mencuat ke publik, khususnya di titik perempatan Desa Maccinibaji menuju Pesantren Sultan Hasanuddin. Tim Investigasi dari LSM INAKOR (Independen Nasionalis Anti Korupsi) menyoroti kondisi jalan tersebut yang hingga kini belum tersentuh perbaikan secara memadai.
Menurut hasil investigasi lapangan dan keterangan sejumlah warga, termasuk seorang tokoh masyarakat setempat, Daeng (A), kerusakan jalan di titik tersebut telah terjadi selama kurang lebih 15 tahun. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah, baik dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Pemerintah kabupaten disebut tidak melakukan intervensi karena ruas jalan tersebut dikategorikan sebagai jalan provinsi, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Namun demikian, yang menjadi pertanyaan utama dan menimbulkan dugaan diskriminasi adalah: mengapa hanya ruas jalan menuju Pesantren Sultan Hasanuddin yang tidak dikerjakan, sedangkan bagian jalan lain di titik perempatan tersebut sudah mengalami perbaikan? Apakah benar ini sepenuhnya karena status jalan provinsi, atau terdapat faktor lain yang belum diungkap?
Permasalahan Kewenangan: Jalan Provinsi vs. Tanggung Jawab Nyata
Dalam struktur pemerintahan dan pembagian kewenangan infrastruktur, memang terdapat klasifikasi jalan: jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan klasifikasi ini seringkali menjadi alasan teknis untuk menunda perbaikan, bukan sebagai dasar untuk kolaborasi dan solusi cepat.
Situasi di Maccinibaji menjadi bukti bagaimana masyarakat menjadi korban dari tarik-ulur kewenangan birokrasi yang tidak efisien. Ketika pemerintah kabupaten menyatakan tidak memiliki kewenangan, dan pemerintah provinsi tidak menunjukkan langkah aktif, maka yang terjadi adalah kekosongan tanggung jawab dan pembiaran kondisi yang membahayakan keselamatan warga.
“Pertanyaan Mendasar dan Tuntutan Solusi, Team LSM INAKOR mempertanyakan, Apakah benar jalan menuju Pesantren Sultan Hasanuddin tersebut termasuk jalan provinsi? Jika benar, mengapa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu lebih dari satu dekade? Dan jika tidak, apa alasan sesungguhnya titik jalan itu tidak pernah tersentuh proyek perbaikan”, tegasnya.
Team investigasi INAKOR, berharap pemerintah setempat termasuk Pemerintah Daerah kabupaten Gowa yakni ;
1. Melakukan Klarifikasi terkait status jalan secara resmi oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Gowa melalui peta jaringan jalan dan dokumen hukum penetapan status jalan.
2. Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan intervensi darurat, tanpa saling melempar tanggung jawab.
3. Jika benar merupakan jalan provinsi, Pemerintah Provinsi harus segera memprioritaskan perbaikan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) atau anggaran rutin pemeliharaan jalan tahun berjalan.
4. Jika perlu, penggunaan dana hibah atau CSR perusahaan lokal bisa didorong untuk mempercepat perbaikan sementara sambil menunggu alokasi APBD”.
Kondisi jalan rusak di Maccinibaji, khususnya menuju Pesantren Sultan Hasanuddin, bukan hanya perkara infrastruktur, tapi juga soal keadilan pelayanan publik dan komitmen negara terhadap keselamatan warganya. LSM INAKOR akan terus mengawal isu ini dan meminta pertanggungjawaban langsung kepada instansi terkait, demi kepentingan rakyat dan keadilan sosial.
Sumber : TIM LSM INAKOR (Direktorat Birokrasi dan Strategi DPD Kabupaten Gowa/Mj@.09)
