Bidik-jurnalis.com, Teheran – Ketegangan politik di internal Iran mencapai titik kritis setelah Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) melanjutkan serangan terhadap negara-negara tetangga, meskipun Presiden Masoud Pezeshkian telah menyampaikan permohonan maaf resmi dan menginstruksikan penghentian operasi militer tersebut. Tak lama setelah pidato televisi Presiden Pezeshkian yang menegaskan bahwa angkatan bersenjata telah diperintahkan untuk berhenti menyerang negara tetangga—kecuali jika wilayah tersebut digunakan sebagai basis serangan terhadap Iran—IRGC justru meluncurkan rudal ke Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan wilayah Kurdistan Irak. Serangan ini menyasar objek vital seperti Bandara Dubai dan Pangkalan Juffair di Bahrain, yang merupakan markas Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat.
Pembangkangan militer ini menonjolkan terbatasnya pengaruh Pezeshkian dalam struktur kekuasaan Iran, meskipun ia merupakan anggota dewan kepemimpinan sementara beranggotakan tiga orang yang saat ini memegang wewenang Pemimpin Tertinggi dalam kondisi perang. Juru bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya menegaskan bahwa setiap lokasi yang menjadi asal agresi terhadap Iran adalah target sah, sementara Kepala Kehakiman Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, yang juga anggota dewan kepemimpinan, mendukung kelanjutan serangan tersebut dengan alasan bahwa geografi negara-negara regional telah digunakan oleh musuh untuk menyerang Iran secara terbuka maupun terselubung.
Langkah diplomasi Pezeshkian disinyalir dipicu oleh tekanan eksternal yang masif, termasuk peringatan dari Arab Saudi mengenai balasan setimpal terhadap sektor energi, serta ketegangan diplomatik dengan Azerbaijan dan Turki akibat insiden wilayah udara dan dugaan sabotase pipa minyak.
Analis Politik Internasional menilai eskalasi dengan Uni Emirat Arab dapat melumpuhkan ekonomi eksternal Iran yang sangat bergantung pada jalur keuangan Dubai. Namun, sikap moderat ini memicu reaksi keras dari kelompok garis keras dan media konservatif seperti Raja News, yang menuduh Pezeshkian mengirimkan “sinyal kelemahan” dan bertindak sebagai pengganggu bagi bangsa yang siap menghadapi konfrontasi final.
Di ranah legislatif, posisi Pezeshkian kini terancam oleh mosi tidak percaya. Anggota parlemen garis keras, termasuk Hamid Rasaei dan Kamran Ghazanfari, mengecam pernyataan presiden dan mendesak Majelis Pakar untuk segera menunjuk Pemimpin Tertinggi yang baru guna mengakhiri ketidakpastian komando.
Ghazanfari bahkan mengancam akan mengajukan mosi ketidakmampuan politik di parlemen untuk mencopot Pezeshkian dari jabatannya, mencerminkan keretakan mendalam antara faksi pemerintah dan militer dalam menentukan arah kedaulatan dan strategi pertahanan Iran. (Ant)
