Bidik-jurnalis.com, PANGKEP — Pemerintah Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Desa Bowong Cindea pada Kamis, 31 Desember 2025.
Musdes ini dihadiri oleh Sekretaris Kecamatan Bungoro Amri Yunus yang mewakili Camat Bungoro, didampingi Kasi Pembangunan Andi Nasrun Rauf, Kepala Desa Bowong Cindea H. Maruseng, Ketua BPD Muh. Tahir, serta jajaran staf, aparat, dan perangkat desa lainnya.
Dalam sambutannya saat membuka musyawarah, Kepala Desa Bowong Cindea H. Maruseng menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip partisipasi, transparansi, dan demokrasi dalam setiap proses musyawarah desa. Ia menekankan bahwa setiap keputusan harus mengedepankan musyawarah mufakat demi kepentingan bersama.
“Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kita harus benar-benar membangun desa dengan berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan warga Bowong Cindea,” tegas H. Maruseng.
Pada kesempatan tersebut, H. Maruseng juga menyampaikan sikapnya untuk tidak menyetujui pemangkasan honor dan insentif bagi staf, aparat, dan perangkat desa, khususnya BPD, RT, RK, kepala dusun, Babinsa, Babinkamtibmas, serta petugas lapangan lainnya, meskipun hal tersebut bertujuan untuk menaikkan tunjangan Kepala Desa.
“Kita ini pemimpin, bukan raja. Bahkan posisi kita berada di bawah rakyat,” ungkapnya di hadapan peserta musyawarah.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Bungoro Amri Yunus dalam arahannya menyampaikan bahwa seluruh program dan kegiatan desa harus tetap dilaksanakan secara maksimal meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
“Kita laksanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan anggaran secara optimal, dengan tetap mengacu pada skala prioritas kebutuhan masyarakat serta selaras dengan program-program pemerintah pusat yang benar-benar bermanfaat,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen desa untuk bersama-sama mengkondisikan dan menyikapi situasi efisiensi anggaran dengan bijak demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kondisi efisiensi bukan hanya dihadapi oleh desa, tetapi juga oleh seluruh tingkatan pemerintahan.
Musdes Penetapan APBDes 2026 Desa Bowong Cindea berlangsung dengan lancar dan penuh musyawarah, sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berpihak kepada masyarakat.
