Bidik-jurnalis.com, JAKARTA, – Sehubungan dengan surat Dewan Pers Nomor: 354/DP/K/III/2026 perihal Permohonan Tim Perumus Rancangan Peraturan Dewan Pers tentang Dana
Jurnalisme Indonesia, SMSI telah menunjuk delegasi sebagai bagian dari tim perumus sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.
Adapun aspirasi serta sikap resmi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terhadap rumusan Rancangan Peraturan Dewan Pers
tentang Dana Jurnalisme Indonesia sebagai berikut:
1. Pada prinsipnya, SMSI mendukung adanya regulasi yang kuat, jelas, dan memiliki legitimasi dalam pengaturan Dana Jurnalisme Indonesia, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pers nasional.
2. Perumusan kebijakan Dana Jurnalisme Indonesia perlu didasarkan pada kajian yang komprehensif, baik secara akademik, hukum, maupun aspek lainnya, dengan mempertimbangkan secara matang manfaat dan risiko yang mungkin
timbul. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar ditujukan bagi kepentingan bersama dan kemajuan pers nasional, bukan untuk
kepentingan kelompok tertentu.
Apabila hasil kajian menunjukkan rekomendasi yang positif, maka Dewan Pers bersama konstituennya dapat menetapkan sikap final secara kolektif.
3. Apabila hasil kajian menyimpulkan perlunya pembentukan Dana Jurnalisme Indonesia, SMSI mendukung pembentukan regulasi tersebut, dengan catatan
bahwa Dewan Pers tidak terlibat , secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dana tersebut, melainkan berperan sebagai fasilitator.
Hal ini penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Adapun pengelolaan dana tersebut sebaiknya dilaksanakan oleh konstituen Dewan Pers melalui kelembagaan yang sesuai, seperti yayasan atau bentuk lembaga lainnya yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. SMSI mengusulkan agar Dana Jurnalisme Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan bisnis pers, khususnya bagi
perusahaan pers, media siber rintisan (startup).
Selain itu, dana tersebut juga diharapkan dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan infrastruktur, seperti server media siber, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas insan pers dan perusahaan pers, guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas pers nasional.
