Ditreskrimsus Polda Sulsel Raih Dua Penghargaan Nasional pada Rakernis Kortastipidkor Polri 2026

Bidik-jurnalis.com, Jakarta – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam forum Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kortastipidkor Polri Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Ditreskrimsus Polda Sulsel sukses memboyong dua penghargaan sekaligus atas kinerja unggul sepanjang tahun 2025.

Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Adapun penghargaan diserahkan langsung oleh Kakortastipidkor Polri, Irjen Pol. Drs. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum., kepada Dirreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol. Dr. Andri Ananta Yudhistira, S.I.K., M.H.

Adapun dua kategori penghargaan yang diraih oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel meliputi:
1. Peringkat II Nasional dalam kategori Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.
2. Peringkat IV Nasional dalam kategori Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2025.

Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa jajaran Ditreskrimsus Polda Sulsel tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum (punitive), tetapi juga secara optimal menjalankan fungsi pemulihan aset (asset recovery) sebagai bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam arahannya, Kakortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi diukur dari keseimbangan antara penyelesaian perkara dan pengembalian kerugian negara. Beliau berharap prestasi ini menjadi stimulan bagi seluruh jajaran Reskrimsus se-Indonesia untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas di tengah kompleksitas tantangan hukum saat ini.

Senada dengan hal tersebut, Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol. Dr. Andri Ananta Yudhistira, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa apresiasi ini merupakan hasil dedikasi kolektif seluruh personel Ditreskrimsus serta dukungan penuh dari jajaran Polres di wilayah hukum Polda Sulsel.

“Penghargaan ini adalah buah kerja keras seluruh tim dan sinergi yang solid dengan instansi terkait. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyidikan, mempercepat penyelesaian perkara, dan memastikan setiap langkah hukum memberikan dampak positif bagi pemulihan keuangan negara,” ungkap Kombes Pol. Andri.

READ LDII Temui Menteri Desa PDT, Ajukan 8 Desa Binaan Tematik untuk Percepatan Pembangunan Desa* Jakarta – Terkait pembangunan desa, DPP LDII mengusulkan delapan desa binaan tematik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya dalam pertemuan dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto pada Senin, (27/4/2026) bertempat di kantor Kemedes PDT, Jakarta. Usulan tersebut merupakan jawaban dari permintaan yang dilontarkan Mendes PDT, Yandri Susanto saat menghadiri silaturrahim Syawal yang digelar DPW LDII Banten pada Sabtu (18/4) lalu. “Saat di Banten Pak Menteri minta pada LDII menyiapkan usulan desa binaan tematik. Maka pada kesempatan ini LDII mengusulkan ada delapan desa binaan tematik,” ujar Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya. Dody menyebutkan LDII kini telah mengantongi daftar delapan desa yang siap dikembangkan secara spesifik. Ia merinci bahwa desa tersebut berada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Sulawesi. Ia memastikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi secara intensif dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta kepala desa setempat, untuk memetakan potensi dan penggerak di tiap wilayah. Ia menegaskan, saat amanah diberikan untuk membina satu atau dua desa binaan tematik, LDII langsung bergerak cepat melakukan implementasi di lapangan, “Kami sudah berkomunikasi dengan DPD dan kepala desa masing-masing untuk memetakan potensi dan penggerak di tiap wilayah tersebut,” jelasnya. Dalam audiensi tersebut Yandri Susanto mengapresiasi usulan LDII. Ia menganggap LDII merupakan mitra strategis yang memiliki komitmen tinggi dalam berbagai aspek, mulai dari ketahanan pangan hingga bela negara. Menteri pun menginstruksikan agar segera disusun peta jalan bersama untuk mengelola desa binaan tersebut, “Saya sudah sampaikan kepada Pak Ketum supaya LDII membuat peta jalan desa binaan itu yang akan dikelola langsung oleh Kemendes bersama LDII,” ungkapnya. Mendes PDT mengungkapkan langkah ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati tahun lalu guna menciptakan kemandirian desa secara nyata. Ia menegaskan LDII merupakan mitra yang telah membuktikan komitmennya melalui berbagai aksi di lapangan, termasuk pengembangan komoditas sorgum. “Inti pokoknya kami sudah melihat komitmen tinggi dari LDII dari berbagai aspek, apakah itu ketahanan pangan, bela negara, kemudian SDM dan sebagainya itu saya menyaksikan langsung,” ujar Yandri. Selain pengembangan potensi ekonomi, pertemuan tersebut menyoroti masalah serius terkait akses informasi. Yandri memaparkan masih banyak wilayah yang belum tersentuh teknologi komunikasi. Ia menyebutkan terdapat sekitar 3.000 desa di Indonesia yang berstatus blank spot atau sama sekali tidak memiliki sinyal telekomunikasi. Hal tersebut menjadi tantangan untuk menjadikan desa lebih maju dan sejahtera.

Beliau juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan pihak kejaksaan, auditor, dan lembaga pengawas guna memastikan implementasi KUHP serta KUHAP nasional berjalan optimal dalam mengawal program prioritas pemerintah.

Rakernis Kortastipidkor Polri 2026 yang dihadiri oleh seluruh jajaran Dirreskrimsus, Kasubdit Tipikor, dan Kanit Tipikor se-Indonesia ini mengangkat tema “Penguatan Peran Kortastipidkor Polri dalam Implementasi KUHP dan KUHAP Nasional untuk Mengawal Program Prioritas Pemerintah”.

Post Views: 3