bidik-jurnalis.com, Jakarta — Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis laporan Rapor Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai bentuk evaluasi independen terhadap kinerja pemerintahan selama dua tahun pertama. Laporan ini menyoroti penilaian masyarakat dan kelompok ahli terhadap kepemimpinan nasional, efektivitas kebijakan pemerintah, pelaksanaan program prioritas, serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Penyusunan laporan tersebut dilakukan melalui survei masyarakat umum dan survei kelompok ahli yang dilaksanakan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Survei masyarakat melibatkan 1.142 responden dari berbagai provinsi di Indonesia, sedangkan survei ahli melibatkan 129 responden dengan latar belakang keahlian dan pengalaman profesional yang beragam. Hasil penelitian digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pelaksanaan program pemerintah, pencapaian kebijakan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Berdasarkan hasil survei, kinerja Presiden Prabowo Subianto memperoleh nilai rata-rata 4,6 dari 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum. Sementara itu, kelompok ahli memberikan nilai rata-rata 2,8 dari 10. Untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masyarakat memberikan nilai rata-rata 4,9 dari 10, sedangkan kelompok ahli memberikan nilai 2,2 dari 10. Adapun kinerja Kabinet Merah Putih secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata 4,7 dari 10 berdasarkan penilaian masyarakat dan 2,9 dari 10 berdasarkan penilaian ahli.
Perbedaan penilaian antara masyarakat dan kelompok ahli tersebut menjadi salah satu temuan utama dalam laporan CELIOS. Hasil survei menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan program yang telah dilaksanakan, tetapi juga menyangkut efektivitas pelaksanaan, kualitas pengambilan keputusan, tata kelola pemerintahan, serta dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam penilaian terhadap kinerja menteri, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi teratas dengan skor 291, disusul Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan skor 140 dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan skor 127. Sebaliknya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memperoleh skor -159, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh skor -158, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperoleh skor -103. Pemeringkatan tersebut disusun berdasarkan persepsi responden dalam survei masyarakat umum dan dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja para pejabat kabinet.
Selain mengevaluasi kinerja kepemimpinan dan kabinet, CELIOS menyoroti pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dalam survei ahli mengenai keberlanjutan program MBG, sebanyak 87 persen responden memilih agar program tersebut dihentikan, baik secara sementara untuk evaluasi menyeluruh maupun sepenuhnya. Sementara itu, 91 persen responden ahli menilai rancangan dan implementasi KDMP belum memadai untuk menciptakan kemandirian ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada kelompok masyarakat umum, 66 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap pelaksanaan KDMP.
Laporan tersebut juga mencatat tingginya kekhawatiran kelompok ahli terhadap arah kebijakan pemerintah. Sebanyak 92 persen responden ahli menyatakan khawatir atau sangat khawatir terhadap arah kebijakan yang ditempuh pemerintah. Selain itu, 74 persen responden ahli menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak efektif, sedangkan 89 persen menilai pemusatan kewenangan pemerintah berdampak negatif terhadap daerah. Temuan tersebut menjadi dasar bagi CELIOS untuk mendorong evaluasi kebijakan yang lebih terbuka, partisipatif, dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Dari sisi ekonomi dan fiskal, laporan CELIOS menunjukkan bahwa tekanan terhadap masyarakat masih menjadi perhatian utama. Sebanyak 82 persen responden masyarakat umum menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat. Dalam hal kondisi ekonomi rumah tangga, 53 persen responden menyatakan situasi ekonomi keluarganya memburuk dibandingkan satu tahun sebelumnya, sementara 31 persen menyebut tidak mengalami perubahan dan 16 persen merasa kondisinya membaik. Hasil survei tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait prioritas penanganan masalah nasional, sebanyak 78 persen responden menempatkan tingginya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan paling mendesak yang harus ditangani pemerintah. Sebanyak 58 persen responden juga menilai persoalan lapangan kerja dan perlindungan pekerja perlu menjadi prioritas berikutnya. Selain itu, penegakan hukum dan reformasi kelembagaan turut menjadi perhatian dalam evaluasi terhadap arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
Melalui laporan ini, CELIOS menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program prioritas, pengelolaan anggaran negara, efektivitas birokrasi, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Laporan tersebut juga menyoroti perlunya penguatan akuntabilitas, keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan.
CELIOS berpandangan bahwa keberhasilan pemerintahan perlu dinilai berdasarkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan besarnya program atau klaim pencapaian administratif. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan, memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif, serta memperkuat orientasi pembangunan pada kepentingan publik.
Laporan Rapor Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran disusun secara independen oleh CELIOS sebagai kontribusi terhadap penguatan evaluasi kebijakan publik dan akuntabilitas pemerintahan. Seluruh temuan dalam laporan tersebut merupakan hasil penelitian dan penilaian responden yang menjadi dasar bagi rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
