bidik-jurnalis.com, Pangkep — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, resmi meluncurkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) guna menunjang transparansi dan efisiensi transaksi keuangan daerah. Dengan langkah ini, Pemkab Pangkep tercatat sebagai pemerintah daerah pertama yang menjalankan proyek percontohan kartu kredit pemerintah daerah melalui kolaborasi bersama Bank Sulselbar.
Peluncuran perdana tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep, Rabu (13/5/2026). Pada tahap awal ini, tiga perangkat daerah telah mulai mengoperasikan instrumen nontunai tersebut, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Kepala BKAD Pangkep, Asri, mengungkapkan rasa syukur atas terealisasinya program percontohan yang menjadi tonggak baru digitalisasi keuangan di Sulawesi Selatan ini.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa launching tiga perangkat daerah untuk menggunakan Kartu Kredit Indonesia yang langsung dari Bank Sulselbar. Jadi, ini pilot project penggunaan kartu kredit langsung dari Bank Sulselbar, pertama di Sulsel,” ujar Asri.
Pemkab Pangkep menargetkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dapat beralih sepenuhnya menggunakan KKI pada tahun ini. Hingga saat ini, sebanyak 11 perangkat daerah telah merampungkan dokumen administrasi, sementara 18 instansi lainnya masih dalam tahap penyelesaian berkas pendukung.
“Insyaallah bulan depan akan bersamaan semuanya menggunakan Kartu Kredit Indonesia,” tambahnya optimis.
Penggunaan KKI ini secara spesifik menyasar belanja operasional instansi, khususnya untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal. Asri juga menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang intensif antara Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta bendahara. Langkah ini diperlukan agar pemanfaatan anggaran tetap berada dalam koridor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Pengawasannya itu perlu komunikasi yang baik antara PA, PPTK, dan bendahara. Karena penggunaan Kartu Kredit Indonesia ini tidak boleh keluar dari DPA. Perlu memang komunikasi terkait pejabat-pejabat pengelola keuangan yang ada di perangkat daerah,” tegas Asri.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Pangkep, Suriani, menilai penerapan KKI merupakan bagian penting dari strategi percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Selain diklaim memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, sistem ini diyakini mampu mendongkrak efisiensi, khususnya dalam pembiayaan proses perjalanan dinas.
Melalui sistem pembayaran nontunai, risiko penyalahgunaan transaksi manual dapat diminimalkan secara signifikan. Pemkab Pangkep berharap inovasi ini mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah melalui mekanisme pembayaran yang lebih cepat, akuntabel, dan transparan.
“Dengan diterapkannya KKI, diharapkan seluruh OPD dapat mengoptimalkan penggunaan instrumen ini sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga proses pengadaan maupun perjalanan dinas dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, dan transparan,” pungkas Suriani.
