Bidik Jurnalis, Pinrang – Keberadaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pinrang dinilai masih belum memenuhi harapan masyarakat, khususnya dalam menggerakkan roda ekonomi lokal.
Hal ini memicu perlunya pembangunan ekosistem yang terintegrasi agar bahan baku program dapat diserap langsung dari hasil bumi daerah sendiri.
​
Demikian benang merah yang mengemuka dalam Forum Dialog Multipihak yang diinisiasi oleh DPD II KNPI Pinrang dengan tema, “Solusi Nyata atau Sekedar Program Populis, Benarkah MBG dan KDMP Sebagai Mesin Penggerak Ekonomi Rakyat”.
Kegiatan tersebut, berlangsung dinamis di Kf See You, Kabupaten Pinrang, Ahad (5/7/2026) malam.
​Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.Ip., M.Si., yang hadir sebagai narasumber, tidak menampik adanya jarak antara regulasi pusat dan realita di lapangan. Dari dinamika yang berkembang serta keluhan di media sosial, ia menyimpulkan bahwa pelaksanaan program dari Badan Gizi Nasional (BGN) ini memang belum berjalan optimal di Pinrang.
​
“Dapat disimpulkan sementara bahwa keberadaan BGN dan pelaksanaan MBG, masih belum memenuhi harapan. Ini adalah fakta antara harapan dan kenyataan,” ujar Sudirman Bungi di hadapan peserta dialog.
​
Meski demikian, Wabup Sudirman menekankan bahwa, filosofi dan visi Presiden di balik program MBG ini sangat mulia. Fokus pemerintah daerah saat ini adalah bagaimana memastikan program tersebut berjalan sesuai harapan dan benar-benar mampu menyokong ekonomi masyarakat Pinrang.
​Sudirman menyoroti ketimpangan yang terjadi saat ini. Di satu sisi, komoditas dapur seperti sayur-mayur dan buah-buahan untuk program MBG masih banyak disuplai dari luar daerah Pinrang. Di sisi lain, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pinrang menyatakan bahwa kelompok tani lokal sebenarnya sangat siap berproduksi.
​
“Komoditas kita seperti ayam, ikan, sayur, bawang, cabai, telur, hingga beras, semuanya ada di Pinrang. Tapi kenapa masih banyak yang diimpor dari daerah luar? Masalahnya ada pada ekosistem yang belum terbentuk,” jelasnya.
​
Menurutnya, saat ini belum ada konektivitas atau sambungan yang baik antara MBG sebagai pasar (demand side) dan masyarakat Pinrang sebagai penyedia (supply side). Hubungan suplai yang ada sekarang masih berjalan sendiri-sendiri secara mandiri dan belum terkoordinasi dengan baik.
​
Wakil Bupati Pinrang, mendesak adanya komitmen bersama antara BGN, Pemerintah Daerah, hingga jajaran tingkat bawah. Pemerintah daerah siap memfasilitasi regulasi yang dibutuhkan, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup).
​
Namun, kunci utamanya tetap berada di tangan BGN selaku penanggung jawab Satuan Pelayanan Makanan Bergizi (SPMBG). Wabup Sudirman meminta BGN untuk memberikan jaminan dan keterbukaan data mengenai komoditas apa saja yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu.
​
“Harapan kita, kalau perlu tidak ada satu pun komponen yang dimasak di dapur MBG yang disuplai dari luar Pinrang. Semuanya harus bersumber dari warga masyarakat Pinrang agar roda ekonomi lokal benar-benar bergerak dan manfaatnya dirasakan optimal,” tegas Wabup Sudirman.
​Selain Wakil Bupati Sudirman Bungi, dialog strategis yang mendapat apresiasi luas dari pemuda ini juga menghadirkan lima narasumber kompeten lainnya, yaitu,
​Kent Mukti Ali (Kadis Koperasi dan UKM Pinrang), Andi Sinapati Rudy (Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pinrang),
​Amri Mangkasi (Anggota DPRD Pinrang),
​Nining Angraeni (Korwil SPPI BGN Pinrang) dan Salman (Ketua DPD II KNPI Pinrang).
(C4L1)
