Bidik-jurnalis.com, WAJO – Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram kembali menjadi sorotan masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Fraksi PPP-Gelora, Amran, S.Sos., M.Si., di Dusun Tanatempare’e, Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan reses tersebut dihadiri Camat Tanasitolo, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Wajo, Sekretaris Desa Palippu, serta masyarakat dari Desa Palippu, Mario, Wajoriaja, dan Pakkana.
Dalam dialog bersama warga, persoalan kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan. Masyarakat mengaku kesulitan memperoleh gas bersubsidi, baik di pangkalan maupun pengecer. Kalaupun tersedia, harganya melonjak hingga mencapai Rp30.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Salah seorang warga mengatakan kondisi tersebut sangat memberatkan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang setiap hari bergantung pada LPG subsidi untuk kebutuhan memasak.
“Gas tiga kilogram sekarang sangat susah dicari. Kalau pun ada, harganya bisa sampai Rp30 ribu bahkan lebih. Kami masyarakat kecil sangat terbebani karena kebutuhan memasak setiap hari bergantung pada gas subsidi. Kami berharap pemerintah segera turun tangan agar distribusi gas kembali normal dan harganya sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Amran menegaskan bahwa LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, pemerintah bersama Pertamina harus memastikan distribusinya berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Menurutnya, kelangkaan LPG subsidi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.
“Pemerintah bersama Pertamina harus memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Jangan sampai barang bersubsidi justru sulit diperoleh masyarakat kecil, sementara harga di lapangan terus melonjak,” tegas Amran.
Ia menilai penyebab kelangkaan tersebut harus segera ditelusuri, baik karena keterbatasan pasokan, kendala distribusi, maupun dugaan penyimpangan dalam rantai penyaluran. Untuk itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Wajo melalui instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap pangkalan serta jalur distribusi LPG subsidi.
Amran juga mendesak Pemerintah Kabupaten Wajo bersama Pertamina dan aparat terkait segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan penyebab kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Wajo bersama Pertamina dan aparat terkait segera melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan penyebab kelangkaan ini. Apabila ditemukan adanya penjualan di atas ketentuan atau distribusi yang tidak tepat sasaran, tentu harus dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku. Subsidi dari negara harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Amran memastikan persoalan tersebut akan menjadi perhatian serius dan akan dibahas bersama pemerintah daerah maupun pihak Pertamina.
“Kami akan meminta penjelasan dari pemerintah daerah dan pihak Pertamina mengenai kondisi distribusi LPG 3 kilogram di Kabupaten Wajo. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa kebutuhan pokok mereka tersedia dengan harga yang wajar. Kami akan mengawal persoalan ini hingga ada solusi yang nyata,” pungkasnya.
Melalui reses tersebut, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan LPG subsidi, menstabilkan harga sesuai ketentuan, serta memperketat pengawasan distribusi agar subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
