bidik-jurnalis.com, Opini – Tulisan Muhammad Said Didu di Media https://www.pikiranummat.com/ tentang proses Gibran menjadi dan berhenti sebagai Wakil Presiden perlu dibaca secara kritis dan teliti. Bukan karena seluruh isinya salah, melainkan karena beberapa fakta yang benar telah dirangkai dengan dugaan dan kesimpulan yang belum tentu terbukti.
Dalam negara demokrasi, mengkritik Jokowi, Prabowo, Gibran, maupun siapa pun adalah hak setiap warga negara. Tidak ada pejabat yang kebal kritik. Namun, kritik yang bermutu harus membedakan fakta, dugaan, interpretasi, dan kesimpulan hukum.
Pertama, benar bahwa pencalonan Gibran menimbulkan persoalan serius mengenai politik dinasti dan konflik kepentingan. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga meninggalkan catatan etik yang tidak dapat diabaikan. Anwar Usman terbukti melanggar etik berat dan diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Ini adalah fakta yang harus diakui.
Tetapi, apakah fakta tersebut otomatis membuktikan bahwa Jokowi memerintahkan Anwar Usman dan memaksa Prabowo memilih Gibran? Tentu tidak. Bahkan hubungan kekerabatan Anwar Usman dengan Jokowi tidak perlu dijadikan persoalan, karena masing-masing berada pada disposisi memiliki kapasitas untuk berada di posisi masing-masing saat itu. Tuduhan mengenai instruksi, pemaksaan, dan rekayasa politik membutuhkan bukti tersendiri. Jangan mengubah dugaan menjadi kebenaran hanya karena dugaan itu terdengar masuk akal.
Kedua, mengatakan bahwa Prabowo tidak mempunyai pilihan selain Gibran juga membutuhkan pembuktian. Apakah ada bukti bahwa calon alternatif Prabowo sengaja dikriminalisasi oleh Jokowi? Siapa orang-orang tersebut? Apa bukti bahwa proses hukum mereka direkayasa untuk membuka jalan bagi Gibran? Tanpa jawaban yang dapat diuji, pernyataan tersebut masih merupakan narasi politik, bukan fakta yang telah terbukti. Narasi ini cenderung bersifat cocoklogi atau kecenderungan mencocok-cocokkan berbagai hal agar seolah-olah saling berkaitan.
Ketiga, persoalan ijazah Gibran memang serius. Putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak boleh disepelekan. Negara harus memastikan bahwa setiap calon pemimpin memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Namun, kita juga harus tepat dalam membaca putusan pengadilan. Pembatalan dokumen administrasi tidak sama dengan putusan pidana yang menyatakan seseorang bersalah melakukan kejahatan. Konsekuensi terhadap kelayakan jabatan harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.
Keempat, pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026 memang terjadi setelah munculnya perkembangan hukum dan usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR. Kedekatan waktu tersebut membuka ruang analisis mengenai tekanan politik dan hukum. Akan tetapi, menyatakan bahwa pengunduran diri itu pasti merupakan pengakuan kesalahan atau bukti bahwa ia dipaksa mundur adalah kesimpulan yang melampaui fakta hukum, padahal fenomena menggambarkan bahwa putusan pengunduran diri Gibran itu murni dalam rangka meredam kekacauan yang diperankan oleh sejumlah elit politik. Keputusan itu, murni merupakan keputusan moral seorang Gibran, dan tentunya setelah berkonsultasi dengan Jokowi dan Presiden Prabowo.
Kita tidak harus memuji Gibran sebagai negarawan hanya karena mengundurkan diri. Namun, kita juga tidak boleh menganggap pengunduran dirinya sebagai pengakuan bersalah tanpa dasar hukum yang jelas.
Ada satu hal yang perlu diingat: kritik terhadap politik dinasti tidak boleh berubah menjadi politik kebencian. Penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh melahirkan kebiasaan menghakimi seseorang berdasarkan asumsi dan prasangka.
Jika kita menuntut Jokowi menghormati konstitusi, maka kita juga harus menghormati konstitusi, dengan mengikuti mekanisme hukum, tanpa membangun opini liar. Wacana tiga periode memang pernah berkembang dan memperoleh dukungan sejumlah kelompok politik. Namun, keberadaan wacana tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa Jokowi kemudian menyusun seluruh strategi politik untuk memastikan Gibran menjadi Wapres. Kita harus membedakan antara ambisi politik yang pernah diperdebatkan, kepentingan politik keluarga, dan tindakan konkret yang terbukti dilakukan. Ketiganya tidak boleh dilebur menjadi satu kesimpulan tanpa pembuktian.
Jika kita menuntut Gibran memenuhi persyaratan hukum, maka kita juga harus menggunakan hukum secara benar. Jika kita menuntut Prabowo bersikap independen, maka kita juga harus membuktikan tuduhan bahwa ia tidak independen.
Jangan sampai kita begitu bersemangat membongkar manipulasi kekuasaan, tetapi tanpa sadar justru membangun manipulasi opini, yang cenderung menciptakan kekacauan di tengah publik.
Kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling lantang berbicara, siapa yang paling berpengalaman, atau siapa yang paling pandai menyusun kronologi atau cocoklogi. Kebenaran ditentukan oleh fakta yang dapat dibuktikan, logika yang konsisten, dan keberanian menerima kenyataan meskipun bertentangan dengan kepentingan politik sendiri.
Indonesia tidak membutuhkan pembela kekuasaan yang membabi buta. Indonesia juga tidak membutuhkan pengkritik yang menjadikan prasangka sebagai kebenaran.
Indonesia membutuhkan masyarakat yang berani mengkritik siapa pun, tetapi tetap tunduk pada fakta dan hukum.
Sebab, tujuan kritik bukan sekadar menjatuhkan seseorang. Tujuan kritik adalah memastikan kekuasaan berjalan secara benar, keadilan ditegakkan, dan kepentingan rakyat tidak dikorbankan oleh siapa pun.
Jangan menjadi pembela asumsi. Jadilah pembela kebenaran. Sebab, kekuasaan bisa berganti, tokoh bisa datang dan pergi, tetapi prinsip kebenaran dan keadilan harus tetap berdiri.
Pada akhirnya, ada satu kalimat yang menurut saya paling tepat untuk mengakhiri perdebatan ini:
Jangan sampai kita salah mengartikan fakta hanya karena terlalu bersemangat membenarkan kesimpulan. Sebab, manipulasi tidak selalu dilakukan dengan menyampaikan kebohongan. Terkadang manipulasi justru terjadi ketika fakta yang benar dipilih, disusun, dan ditafsirkan sedemikian rupa untuk menghasilkan kesimpulan yang belum tentu benar secara utuh.
Itulah yang harus kita waspadai dalam setiap narasi politik, siapa pun penulisnya dan siapa pun tokoh yang sedang dibicarakan.
____
*Penulis adalah Pegiat Filsafat Politik
