Bidik-jurnalis.com, Maros — Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros bersama Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Maros menggelar aksi demonstrasi besar di pusat Kabupaten Maros pada Rabu (24/6/2026). Aksi ini membawa tuntutan fundamental bertajuk “Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran: Kembalikan Khittah Reformasi.”
Aksi yang dimulai di Jalan Poros Maros–Makassar ini mencerminkan keresahan publik terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini. Massa aksi menegaskan bahwa gerakan ini adalah bentuk kontrol sosial atas stagnasi kebijakan yang dinilai jauh dari semangat reformasi.
Ketua PMII Maros, Muh. Alif Al Isra, dalam orasinya menyoroti perlunya perombakan orientasi kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, Kabinet Merah Putih saat ini terkesan minim partisipasi publik dan jauh dari keberpihakan pada rakyat kecil.
“Kami menuntut evaluasi total terhadap Kabinet Merah Putih. Semangat reformasi harus dikembalikan pada relnya. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), serta kebijakan tata kelola BBM harus diaudit secara menyeluruh agar tidak menjadi proyek yang membebani negara tanpa dampak signifikan bagi rakyat,” ujar Alif.
Tidak hanya menyoroti isu nasional, massa aksi juga membawa persoalan krusial di lingkup Kabupaten Maros yang mendesak untuk segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah:
-
Polemik Mutasi Guru: Massa menuntut evaluasi terhadap kebijakan mutasi tenaga pendidik yang dinilai kontroversial dan mengganggu stabilitas ekosistem pendidikan di daerah.
-
Pemberantasan Tambang Ilegal: Desakan tegas diberikan kepada Pemkab Maros untuk menindak seluruh aktivitas tambang ilegal yang terus merusak lingkungan dan mengancam ekosistem alam di wilayah Maros.
“Kami tidak akan mentoleransi pembiaran terhadap kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Begitu pun dengan nasib dunia pendidikan kita. Pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat,” tegas Alif lebih lanjut.
Merespons tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Maros, Muh. Gemilang Pagessa, menemui massa aksi di halaman kantor DPRD. Pihak legislatif menyatakan komitmennya untuk menampung dan mengawal seluruh aspirasi tersebut.
“DPRD Maros menerima seluruh tuntutan ini. Kami berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan daerah, serta akan meneruskan poin-poin krusial terkait kebijakan pusat kepada pihak-pihak terkait di Jakarta,” ungkap Gemilang.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan ini berjalan dengan tertib. Setelah penyerahan dokumen pernyataan sikap secara resmi kepada pimpinan DPRD, massa membubarkan diri dengan tertib, seraya menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal janji pemerintah hingga tuntutan ini terealisasi.
