Bidik Jurnalis, Pinrang – Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Pinrang menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan investigasi jurnalistik terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya Program Makan Bergizi (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP).
​
Langkah tegas ini merupakan salah satu hasil utama dari Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PD IWO Pinrang periode 2025–2030 yang berlangsung di Puncak Kunyi, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, pada 1–2 Agustus 2026.
​
Ketua PD IWO Kabupaten Pinrang, Soemarlin Putra, S.Kom, menegaskan bahwa penelusuran ini dilakukan untuk merespons laporan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian standar fisik bangunan dapur MBG/Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penggunaan barang bersubsidi yang tepat sasaran, hingga isu pemotongan anggaran Koperasi Merah Putih.
​
Meski begitu, Soemarlin menekankan agar pengurus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, independensi, serta verifikasi lapangan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
​Dugaan Temuan: Laporan awal warga menyebut beberapa dapur MBG memanfaatkan rumah tinggal yang sudah ada. Seharusnya, standar bangunan ideal dapur MBG/SPPG umumnya berukuran: 20 x 20 meter (400 meter persegi) atau 20 x 15 meter (300 meter persegi) dan berdiri di atas lahan sekitar 800 hingga 1.000 meter persegi.
Memastikan operasional dapur MBG tidak menyalahgunakan barang bersubsidi, seperti LPG 3 kg, MinyaKita, dan beras SPHP.
​
Mengonfirmasi ke instansi berwenang terkait regulasi sanksi administratif (mulai dari pengembalian selisih harga ke kas negara, surat peringatan, hingga penutupan izin operasional) jika ditemukan pelanggaran.
​
​Menanggapi isu liar di media sosial terkait dugaan pemotongan anggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KMP) dari anggaran, Rp1,6 miliar menjadi sekitar Rp800 juta hingga Rp1 miliar di tingkat daerah.
Tim IWO, ditugaskan mengumpulkan data, dokumen, dan konfirmasi dari pihak terkait secara objektif tanpa terburu-buru menyimpulkan.
​
Penegakan Fungsi Kontrol Sosial Pers
​Menjadikan kerja-kerja jurnalistik sebagai alat kontrol sosial yang independen, transparan, dan akuntabel demi mengawal program pemerintah yang menyentuh masyarakat luas.
(C4L1)
