bidik-jurnalis.com, Opini – Perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Flores patut dihargai. Konsolidasi sembilan kabupaten, komunikasi antarpemimpin daerah, dan langkah tim P4KF menunjukkan bahwa aspirasi ini mulai menemukan bentuk perjuangannya. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang tidak boleh dihindari: apakah dengan berdirinya provinsi baru, kita sedang sungguh-sungguh memperjuangkan kesejahteraan rakyat atau sekadar sedang mempersiapkan panggung kekuasaan baru?
Pemekaran provinsi baru bukan “obat ajaib” bagi ketertinggalan. Provinsi baru tidak otomatis menghapus kemiskinan, ataupun membuka lapangan kerja, memperbaiki pendidikan, atau menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik. Jangan sampai yang dimekarkan hanya wilayah kekuasaan politik, sementara kemiskinan tetap diwariskan kepada rakyat.
Konsolidasi sembilan bupati dan pimpinan DPRD juga tidak boleh berhenti pada kesepakatan politik dan seremoni dukungan. Persoalan ibu kota, distribusi pemerataan pembangunan, kemampuan fiskal, pembagian aset, hingga pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi harus dibicarakan secara terbuka dan objektif. Ibu kota bukan hadiah bagi kabupaten tertentu, apalagi simbol kemenangan elite politik. Ia harus ditentukan berdasarkan kepentingan dan aspirasi seluruh wilayah, yang merepresentasikan harapan masyarakat.
Lebih jauh, perjuangan ini tidak boleh menutup mata terhadap realitas hukum dan moratorium pemekaran daerah. Dukungan sembilan kabupaten bukanlah tiket otomatis menuju provinsi baru. Dibutuhkan kelayakan administratif, kajian akademik, argumentasi hukum, serta perhitungan ekonomi yang rasional dengan grand desain yang merepresentasikan visi besar untuk keadilan bagi masyarakat. Semangat politik tanpa kesiapan fiskal justru berpotensi melahirkan beban birokrasi baru yang akhirnya ditanggung oleh masyarakat.
Bahaya terbesar pemekaran adalah ketika cita-cita pemerataan berubah menjadi proyek elite politik. Rakyat diminta bertepuk tangan, tetapi keputusan strategis hanya berputar di antara para pemegang pengaruh. Karena itu, P4KF harus berani membuka ruang kritik, melibatkan masyarakat, akademisi, kaum muda, perempuan, tokoh adat, dan diaspora. Kritik bukan pengkhianatan terhadap perjuangan. Justru tanpa kritik, perjuangan mudah kehilangan arah dan berubah menjadi ambisi segelintir orang yang rindu akan bagi-bagi kekuasaan.
Wilayah di kepulauan Flores pada prinsipnya tidak kekurangan potensi untuk berkembang. Yang sering menjadi persoalan adalah bagaimana potensi pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, dan sumber daya manusia dikelola menjadi kekuatan ekonomi baru yang nyata. Provinsi baru harus mampu menjamin konektivitas antarpulau, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pendidikan, serta memastikan pembangunan tidak hanya berputar di sekitar ibu kota.
P4KF juga harus melampaui kerja konsolidasi. Ukuran keberhasilan tim perencana bukan banyaknya pertemuan atau banyaknya pejabat yang berhasil ditemui, melainkan kualitas naskah akademik, kelayakan fiskal, kekuatan argumentasi, keterbukaan organisasi, dan dukungan masyarakat yang lahir dari tujuan yang sama.
Pertemuan sembilan bupati dan pimpinan DPRD di Maumere harus menjadi momentum melahirkan kesepakatan substantif, bukan sekadar deklarasi politik. Sejarah tidak mencatat berapa banyak pertemuan diselenggarakan, tetapi apa yang benar-benar dihasilkan untuk rakyat.
Jangan sampai kita berhasil melahirkan provinsi baru, tetapi gagal melahirkan keadilan baru. Jangan sampai kantor gubernur berdiri megah, sementara desa-desa tetap bergulat dengan kemiskinan, keterisolasian, dan keterbatasan pelayanan dasar.
Pada akhirnya, masyarakat tidak sekadar membutuhkan provinsi baru, membutuhkan paradigma baru dalam mengelola kekuasaan, mendistribusikan pembangunan, dan menghormati martabat manusia.
Pertanyaannya bukan semata-mata kapan Provinsi Kepulauan Flores terbentuk, melainkan apakah setelah terbentuk kehidupan rakyat sungguh menjadi lebih baik? Apakah masyarakat menjadi lebih dekat dengan perhatian pemerintah?
Sebab, pemekaran yang hanya membangun dan memperluas kekuasaan baru adalah kemunduran yang dibungkus atas nama kemajuan. Provinsi baru harus menjadi jalan menuju keadilan, bukan sekadar rumah baru bagi ambisi lama.
