bidik-jurnalis.com, Maros — Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros melayangkan kecaman keras terhadap sikap dan pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, pada puncak peringatan Hari Jadi ke-67 Kabupaten Maros. HPPMI Maros menilai sikap defensif Gubernur dalam merespons aksi protes warga terkait infrastruktur jalan telah secara nyata mencederai etika kepemimpinan demokratis dan mengancam kebebasan berpendapat masyarakat.
Kecaman ini dipicu oleh ucapan Gubernur Sulsel yang secara terbuka di ruang publik menyatakan:
“Semakin ditanam pisang, semakin saya tidak kerja… Siapa yang bicara (kritik), saya tidak kerjakan. Mulai sekarang berhenti bicara. Saya begitu memang orangnya dari dulu.”
Wakil Ketua Umum HPPMI Maros, Ilham Tammam, menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan sekadar kekeliruan diksi biasa, melainkan cerminan dari kemunduran kualitas kepemimpinan dalam wacana demokrasi.
“Pernyataan tersebut berpotensi mengintimidasi ruang kritik masyarakat dan tidak mencerminkan watak seorang pemimpin yang siap dievaluasi oleh rakyat. Ini bukan persoalan sensitivitas pribadi seorang kepala daerah, melainkan persoalan mendasar terkait etika kepemimpinan demokratis,” tegas Ilham Tammam.
HPPMI Maros menilai respons Gubernur tersebut telah menggeser substansi persoalan—dari tuntutan atas buruknya pelayanan publik dan infrastruktur jalan yang rusak—menjadi narasi konfrontatif antara pejabat pemerintah dan warga negara. Protes warga yang menanam pohon pisang adalah bentuk ekspresi keputusasaan atas pelayanan publik yang tak kunjung membaik, bukan serangan terhadap kehormatan pribadi pejabat.
HPPMI Maros juga menyoroti ucapan Gubernur “Saya begitu memang orangnya dari dulu” sebagai argumentasi yang sangat problematis bagi seorang pemangku jabatan publik.
-
Etika Jabatan di Atas Karakter Pribadi: Seorang pejabat publik tidak dapat membenarkan pola komunikasi yang anti-kritik hanya dengan alasan kepribadian.
-
Dampak terhadap Kepatuhan Publik: Yang dinilai dari seorang pemimpin adalah dampak dari setiap ucapannya terhadap kepercayaan publik dan norma demokrasi, bukan pembelaan karakter personal.
-
Koreksi Sikap Birokrasi: Pernyataan tersebut berisiko melegitimasi dan memproduksi budaya birokrasi yang alergi terhadap evaluasi warga.
Lebih lanjut, HPPMI Maros melihat fenomena ini sebagai cerminan dari memburuknya kualitas komunikasi publik yang kian defensif dan konfrontatif. Jika pola komunikasi yang alergi kritik ini terus dibiarkan, maka hubungan sehat antara negara dan warganya akan terus terkikis.
Atas dasar hal tersebut, HPPMI Maros secara resmi mendesak:
-
Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengevaluasi secara menyeluruh etika dan cara berkomunikasinya di ruang publik.
-
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tidak menormalisasi sikap anti-kritik, melainkan fokus menyelesaikan persoalan riil infrastruktur yang mengganggu kesejahteraan warga.
-
Seluruh elemen masyarakat untuk tetap merawat ruang kritis dan menolak segala bentuk intimidasi verbal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat.
“Seorang pemimpin sejati tidak diukur dari seberapa keras ia merespons kritik, melainkan dari kemampuannya menerima koreksi tanpa mengorbankan etika kepemimpinan dan norma-norma demokrasi,” tutup Ilham.
