bidik-jurnalis.com, Opini – Ada sesuatu yang keliru ketika kekuasaan mulai memandang kritik sebagai bentuk pembangkangan, bahkan menganggap media yang bekerja sama dengan pemerintah tidak seharusnya mengkritik pemerintah itu sendiri. Pernyataan kontroversial Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menggunakan frasa “halal darahnya” ketika menyinggung media dan jurnalis yang dianggap bermuka dua, bukan sekadar persoalan pilihan kata, bahkan bukan sekedar. Ia menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana seorang pemimpin memahami kekuasaan, kritik, dan kebebasan dalam kehidupan demokrasi.
Dalam perspektif filsafat politik, kekuasaan tidak pernah menjadi milik pribadi seorang penguasa. Kekuasaan merupakan mandat publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap mandat publik tersebut adalah melalui publikasi media yang difasilitasi oleh para pekerja media atau jurnalis. Karena itu, kritik terhadap pemerintah bukanlah serangan terhadap kehormatan pribadi kepala daerah, melainkan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban publik pemerintah untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Filsuf Inggris John Stuart Mill dalam On Liberty (1859) menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat sebagai jalan menemukan kebenaran. Bahkan, pendapat yang keliru sekalipun tidak seharusnya dibungkam secara sewenang-wenang, sebab perdebatan terbuka memungkinkan masyarakat menguji, mengoreksi, dan memperkuat kebenaran. Dengan demikian, pemerintah yang sehat bukanlah pemerintah yang hanya ingin mendengar pujian, melainkan pemerintah yang memiliki keberanian moral menghadapi kritik.
Pers memang dapat bekerja sama dengan pemerintah melalui kontrak pemberitaan, publikasi, atau kemitraan komunikasi. Namun, kerja sama administratif dan finansial tidak boleh berubah menjadi kontrak pembungkaman. Kontrak kerja sama bukan surat penyerahan independensi, apalagi pembelian loyalitas jurnalistik. Media tetap memiliki tanggung jawab profesional untuk mengungkap fakta, mengawasi kebijakan, dan menyuarakan kepentingan publik, termasuk ketika kritik itu tidak menyenangkan bagi pemerintah.
Di sinilah relevansi pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik (public sphere) menemukan maknanya yang mendalam, sebagai ruang penemuan kebenaran. Demokrasi membutuhkan ruang dialog yang bebas, rasional, dan terbuka, tempat kebijakan pemerintah dapat diperdebatkan tanpa intimidasi. Ketika kritik dibalas dengan bahasa yang bernuansa ancaman, ruang dialog berisiko berubah menjadi ruang ketakutan. Masyarakat akhirnya kehilangan salah satu instrumen terpenting untuk mengontrol kekuasaan, yakni media.
Frasa “halal darahnya”, terlepas dari konteks dan maksud yang ingin disampaikan, merupakan diksi yang sangat serius karena membawa konotasi pembenaran kekerasan. Terlebih ketika diucapkan oleh seorang kepala daerah yang memiliki otoritas politik dan pengaruh sosial. Seorang pemimpin perlu memahami bahwa kata-kata bukan sekadar bunyi, melainkan tindakan moral yang dapat membentuk persepsi, menciptakan ketakutan, dan memengaruhi relasi kekuasaan. Bahkan kata-kata memiliki ketajaman yang jauh lebih tajam dari pedang dan atau pelor.
Masyarakat Parepare tidak membutuhkan pemerintahan yang alergi terhadap kritik. Masyarakat Parepare membutuhkan kepemimpinan yang dewasa secara intelektual, matang secara emosional, dan kuat secara moral. Jika pemberitaan dianggap keliru, jawablah dengan data. Jika kritik tidak berdasar, bantahlah dengan argumentasi. Jika terdapat pelanggaran etik jurnalistik, tempuhlah mekanisme yang tersedia. Jangan mempertentangkan loyalitas kepada pemerintah dengan independensi pers.
Pada akhirnya, ukuran kebesaran seorang pemimpin bukan terletak pada seberapa keras ia membungkam suara yang berseberangan, melainkan seberapa lapang ia memberi ruang bagi suara yang berbeda. Sebab, kekuasaan yang hanya nyaman mendengar pujian sedang membangun istana gema bagi dirinya sendiri.
Pers bukan musuh pemerintah. Kritik bukan pengkhianatan. Dan seorang pemimpin yang benar-benar kuat tidak akan merasa terancam oleh kebenaran. Sebab, ketika kekuasaan mulai takut pada kritik, yang sesungguhnya sedang terancam bukanlah kehormatan penguasa, melainkan kesehatan demokrasi itu sendiri.
____
Penulis adalah Pegiat Karya-karya Jurnalistik
