Bidik-jurnalis.com, Sikka – Anggota DPR RI yang juga Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat bersama ratusan guru honorer Kabupaten Sikka di Capar Resort Maumere, Jumat (7/8/2026).
Wakil Ketua DPRD kabupaten Sikka dari Fraksi Partai Golkar, Gorgonius Nago Bapa membuka kegiatan menyampaikan undangan kepada para guru honorer untuk mengikuti kegiatan penyerapan aspirasi.
Langkah ini dilakukan setelah ia berkordinasi dengan pemerintah daerah yakni, Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO)
Undangan tersebut direspon positif oleh Anggota DPR RI, Melchias Markus Mekeng. Meskipun tidak berada di komisi yang membidangi pendidikan, Melchias yang bertugas di komisi anggaran tetap menunjukkan komitmen kita untuk memperjuangkan nasib para guru honorer.
Melalui kegiatan penyerapan aspirasi ini, Melchias ingin mendengar secara langsung keluh kesah dan masukan dari para guru honorer.
Seluruh aspirasi tersebut nantinya akan dibawa dan diperjuangkan dalam sidang di DPR RI sekembalinya ke Jakarta.
Wakil Bupati Sikka yang juga kader Partai Golkar, Simon Subandi Supriadi menyampaikan terimakasih kepada Anggota DPR RI, Melchias Mekeng yang telah banyak memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di wilayah Flores, Lembata, Alor.
“Pak Melchias baru saja meresmikan gedung baru SMA Negeri Kangae. Sekolah yang yang awalnya berkonstruksi bambu, kini memiliki bangunan yang lebih layak, termasuk persemian tiga ruang kelas serta dua bangunan baru dari program revitalisasi khusus, ” ungkapnya.
Wabup Simon juga menyampaikan di Kabupaten Sikka terdapat 5.040 guru, yang terdiri atas sekitar 3.100 guru ASN dan 1.936 guru non ASN, termasuk para guru non ASN yang turut hadir.
Pembangunan sekolah secara keseluruhan terbantu oleh program revitalisasi. Pemerintah Daerah tidak dapat menjangkau seluruhnya ke pusat, sehingga peran anggota DPR RI sangat dibutuhkan.
“Dari enam anggota DPR RI yang ada, saya melihat sejauh ini baru pak Melchias yang paling konsisten membantu bidang pendidikan khususnya pembangunan fisik, ” ujar Simon.
Dalam dialog interaktif, para guru honorer mengeluhkan berbagai persoalan. Adapun keluhan yang disampaikan terkait kesejahteraan yang memprihatikan. Sebagian dari mereka mengaku hanya menerima honor komite sebesar Rp 180.000 yang dibayarkan setiap tahun.
Guru honorer di SDI Henga mengungkapkan bahwa pendapatan mereka mengalami penurunan drastis setelah mendapat sertifikat pendidikanz dimana dana BOS dan insentif Dinas dihilangkan, sementara uang komite berkurang menjadi Rp 180 ribu per tahun, dan dibayarkan dengan sangat lambat.
“Saya takutkan di sekolah akan masuk guru-guru PPPK, bagaimana dengan nasib sebagai satu-satunya guru honorer di sini, ” kata dia.
Maria Nona Mince, guru honorer di SDN Magetlegar mengeluhkan bahwa sertifikasi saja tidak cukup untuk membiayai hidup, karena gaji ASN jauh lebih lengkap, sementara dana BOS, tambahan insentif Dinas dan Komite bagi guru honorer telah dihapus.
“Ini sudah dua bulan kami belum terima terpaksa pulang sekolah kami harus turun ke kebun untuk mencari makanan untuk menopang kebutuhan sehari-hari., ” ungkapnya.
Selain masalah gaji, para guru juga mengeluhkan lambatnya pembukaan formasi CPNS yang membuat usia mereka terus bertambah. Mereka juga menilai seleksi PPPK yang seharusnya memprioritaskan guru diatas usia 35 tahun justru diikuti oleh peserta yang usia dibawahnya.
Terkait kesejahteraan, para guru meminta agar standar sertifikasi disamakan dengan guru ASN karena beban kerja yang di emban sama, serta meminta seluruh guru honorer diangkat menjadi ASN tanpa terkecuali.
Pembukaan formasi PPPK jangan hanya diprioritaskan bagi sekolah negeri, melainkan juga mencakup guru di sekolah swasta.
Menanggapi keluhan tersebut, anggota DPR RI, Melchias Markus Mekeng berjanji akan membawa aspirasi para guru honorer ke tingkat nasional dan menyampaikan dalam sidang di DPR RI, dan rapat kerja bersama menteri.
Baginya tidak boleh ada istilah guru ASN, guru swasta, guru sertifikasi, atau guru non sertifikasi.
“Guru ya guru.”Teacher is Teacher, ” tegasnya.
Menurut Melchias, seluruh guru memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, negara tidak boleh membeda-bedakan perhatian, penghargaan, maupun kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas mereka hanya karena perbedaan status administrasi.
Ia menegaskan bahwa perjuangan terhadap dunia pendidikan harus berpihak kepada semua guru. Sebab, di ruang kelas, yang membentuk masa depan anak-anak Indonesia bukan status kepegawaiannya, melainkan dedikasi, pengabdian, dan semangat seorang guru dalam mendidik generasi penerus bangsa.
Melchias mengatakan bahwa sejak awal tahun 2025 ia secara konsisten memperjuangkan agar amanat konstitusi mengenai alokasi 20% APBN untuk pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan.
Anggaran tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas sekolah, kesejahteraan guru, sarana-prasarana, serta akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia terkhusus di NTT.
